DPP GMI Laporkan dugaan tindak pidana korupsi melibatkan bupati Polewali Mandar ke KPK RI"

DPP GMI Laporkan dugaan tindak pidana korupsi melibatkan bupati Polewali Mandar ke KPK RI"

Jakarta -penanewinvestigasi.com  Dewan Pengurus Pusat Generasi Milenial Indonesia ( DPP GMI ) melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, 6 Juni 2022. Pelaporan berkaitan dengan dugaan korupsi yang melibatkan H. Ibrahim Masdar, Bupati Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

Ketua Umum DPP GMI saat ditemui mengatakan bahwa dugaan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bupati polewali mandar prosesnya harus transparan dan menyerahkan sepenuhnya ke KPK.

"Kami menuntut KPK mengusut tuntas kasus ini” ujar Ketua Umum DPP GMI, Albar, dalam keterangannya Senin, 6 Juni 2022. 

Dalam keterangannya, Albar mengatakan, Kantor Bupati Polewali Mandar pernah di geledah KPK dan memboyong satu koper serta satu dos berkas dari Kantor Bupati Polman dan kantor DPRD Polman lalu dibawa ke Jakarta. Namun, hingga kini belum ada kejelasan kasus tersebut.

Beberapa point laporan diantaranya adalah Belanja Hibah Pemkab Polman. Dalam rangka mengatur mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial, diterbitkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan Surat Keputusan Bupati No 429 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 21 tahun 2018 tentang Penetapan Penerima Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2018.

Namun, Pada tahun 2019, satker PPKD Pemkab Polewali Mandar (Polman) belum memberikan laporan pertanggungjawaban belanja hibah oleh 51 penerima hibah.

Selanjutnya ditahun 2020, Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang belum Dipertanggungjawabkan Sesuai dengan Ketentuan tahun 2020 pada Satker Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPDM) Pemkab Polewali Mandar (Polman).

Pada laporan kali ini DPP GMI juga kembali mengingatkan kasus dugaan gratifikasi pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) tahun 2016-2017 yang melibatkan beberapa anggota DPRD Polman dan beberapa kepala OPD Pemkab Polman yang hingga saat ini belum ada kejelasan.
*Red

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gunakan politik uang melalui anggota BPD, calon incumbent terancam dilaporkan polisi.

Kembangkan Kasus Korupsi Hasan-Tantri, Mantan Kades Binor Diperiksa KPK,

Di duga kades sukaraja pecat perangkat desa,dan rekrut perangkat baru