Dugaan Penyimpangan, Pemalsuan Keterangan, Penyelahgunaan Kewenangan, & Korupsi, UIN Watch melaporkan Rektor UIN Jakarta dan beberapa orang ke Polda Metro Jaya

*Dugaan Penyimpangan, Pemalsuan Keterangan, Penyelahgunaan Kewenangan, & Korupsi, UIN Watch melaporkan Rektor UIN Jakarta dan beberapa orang ke Polda Metro Jaya*


UIN Watch mendapatkan laporan dan data, bahwa ada dugaan penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, pemalsuan keterangan serta dugaan korupsi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 


Dugaan ini diketahui dari kecurigaan BPKH saat ada proposal permohonan bantuan dana untuk pembangunan asrama mahasiswa UIN Jakarta dengan menggunakan Logo UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas nama Panitia Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa, tetapi menggunakan 2 Stempel organisasi berbeda yang tidak berada dibawah naungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanpa stempel logo resmi UIN Syarif Hidayatullah di tengahnya.


Setelah ditelusuri dan diklarifikasi, pembangunan tersebut memang bukan untuk Asrama Mahasiswa UIN, karena tidak ada dalam Rencana dan Strategi UIN Jakarta.


UIN Watch juga telah melakukan klarifikasi ke Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan kelembagaan. Kedua Wakil Rektor tersebut sama sekali tidak mengetahui proposal, proses pembangunan dan penggunaan Asrama Mahasiswa tersebut. UIN Watch juga mendapat informasi bahwa proses pengajuan proposal telah diajukan ke berbagai lembaga lainnya sebelumnya, dan uang-uang tersebut telah cair dan dipergunakan untuk pembangunan gedung. 


Yang tidak kalah penting adalah tentang penggunaan rekening lain selain rekening Badan Layanan Umum (BLU) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum semua uang masuk harus masuk ke Rekening BLU. 


Jika kita lihat Rekening BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah RPL 133 BLU UIN Jakarta Untuk DK dengan Nomor Rekening 0727560831 di Bank BNI Cabang 251 Fatmawati. Masih di dalam surat permohonan bantuan dana kemaslahatan yang diajukan ke Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji, Panitia mencantumkan di antaranya bahwa dana dapat ditransfer melalui "Rekening IDR 7132358812 - Giro Wadih Institusi Bank Syariah Mandiri Kc Ciputat a.n Panitia Pembangunan Asrama Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta."


Penggunaan Rekening Panitia ini mengindikasikan adanya niat melakukan penyimpangan, karena berbeda dengan Rekening resmi BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Uang yang masuk bukan masuk ke rekaning BLU UIN Jakarta, melainkan dibelokkan ke Rekening Panitia. 


Terkait dengan Pengajuan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Ini sangat berbahaya kalau umat jadi tidak percaya dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Uang jamaah haji dipergunakan untuk nyumbang kelompok-kelompok seperti ini.


UIN Watch juga menyoroti banyaknya dugaan pelanggaran-pelanggaran hukum lain yang dilakukan Rektor UIN Jakarta, dan UIN Watch sedang menelusuri hal-hal tersebut.


Kami menduga ada pelanggaran yang dilakukan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Penanggung Jawab Pembangunan dan Ketua Panitia Pembangunan Asrama Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019 yang berhasil di telusuri UIN Wacth sebagai berikut : 

1. Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dan Pasal 263 (1) KUHP Tentang Pemalsuan Surat.

2. Pasal 3 UU Tipikor ( UU No. 31/1999) Kegiatan menguntungkan diri sendiri dalam suatu korporasi yang dapat merugikan negara.

3. Pasal 12 Huruf e, UU Tipikor (UU No. 20/2001) Pegawai Negeri atau penyelanggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya.


Berdasarkan data yang kami miliki, dugaan perbuatan Panitia Pembangunan yang didasarkan pada Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 475 Tahun 2019 tentang Panitia Pembangunan Asrama Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019. Keputusan tersebut ditetapkan/ditandatangani Rektor UIN Jakarta pada 13 Mei 2019. Surat dan lampirannya berkop resmi dan stempel resmi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.


Laporan ini kami lakukan untuk menjaga marwah kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari praktek penyalahgunaan kekuasaan, semoga dengan adanya laporan ini menjadikan kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersih dari praktek-praktek kecurangan yang menggoroti kampus dari dalam. Laporan yang kami sampaikan juga kami sertakan dengan sejumlah dokumen sebagai bukti.


Polda Metro Jaya melalui pejabat sentra Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat, Bagian Perencanaan dan Administrasi (BAGRENMIN) telah menerima laporan pengaduan yang disampaikan UIN Watch. Laporan diterima hari Kamis (19/11) Pukul 19.50 WIB.


Maka dari itu kami mendesak pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk segera dan serius melakukan penyelidikan, penyidikan serta mengusut tuntas serta membawa ke proses penuntutan serta persidangan dugaan tindak pidana ini. Juga harapannya, lembaga lembaga lain seperti Kejaksaan, KPK, dan Ombudsman bisa melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum tersebut.



Penulis Albar

Komentar